Liputan ISG Edisi Maret

ISG edisi 27 Maret 2012 menampilkan seorang pembicara special, Ibu Nurhayati Nursyahbani Katjasungkana, S.H. Ibu Nursyahbani yang merupakan anggota DPR periode 2004-2009  kerap terlibat dalam aktivitas – aktivitas yang memperjuangkan keadilan untuk perempuan. Saat ini beliau menjabat sebagai koordinator di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Tidak hanya berlaga dalam ranah nasional, nama Ibu Nursyahbani juga bergaung di tingkat internasional. Beliau adalah salah satu pendiri dan koordinator Kartini (Organisasi yang melakukan riset mengenai gender dan perempuan di Asia) serta saat ini tengah menduduki jabatan sebagai Senior Adviser di ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus.  Bersama Ibu Nur, teman-teman PPI Rotterdam diajak mengetahu lebih lanjut tentang masalah fundamental di Indonesia yang membuat perempuan menjadi objek diskriminasi.

Saat ini di Indonesia tengah hangat topik dimana hukum Indonesia tercampur aduk dengan hukum agama maupun adat. Sebagai contoh, adanya polisi syraiah di Aceh guna menertibkan masyarakat. Yang menjadi kontroversi adalah ketika polisi tersebut menagkap semua wanita bercelana jeans ketat untuk diganti menjadi rok. Kemudian hal menjadi fenomena lainnya adalah di Tanggerang ketika wanita tidak boleh keluar sendiri setelah jam sembilan malam juga menjadi perdebatan. Contoh lain yang juga sangat penting adalah adanya undang-undang porno aksi dan pornografi yang menjadikan perempuan menjadi objek ‘bersalah’ ketika misalnya menampilkan tarian adat seperti Jaipong.

Ibu Nur menceritakan bahwa pengaruh agama dalam sistem hukum maupun politik di Indonesia sudah ada dari zaman Indonesia sebelum merdeka. Namun, progress dari kelompok beragama tersebut tidak pernah seperti sekarang. Sebagai contoh, di arena politik partai Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Bulan Bintang mempunyai performa stabil (tidak ada perubahan signifikan dalam perolehan suara) dari mulai partai tersebut muncul sampai sekarang. BErbeda dengan halnya partai Islam PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mempunyai progress luar biasa dalam perolehan suara pada saat pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden 2004-2009 PKS berhasil mengakuisisi 15 kursi di DPR tetapi pada tahun 2009-2014 PKS berhasil mempunyai 60 kursi di DPR. Ibu Nur menyebutkan bahwa naiknya performa PKS disebabkan oleh ketidakpuasannya masyarakat akan system pemerintahan ‘konvensional’ saat ini yang dipenuhi dengan korupsi.

Akhir kata, Indonesia yang merupakan Negara sekuler yang jika ingin ‘konsisten’ dengan hal tersebut tidak seharusnya mencampur adukkan masalah agama di dalam sistem pemerintahan dan hukum yang terlebih membuat kaum minoritas khususnya perempuan menjadi ‘subjek’ utama.

Ditulis oleh – ardine agristi

This entry was posted in Indonesian Scholar Gathering (ISG), Liputan Kegiatan. Bookmark the permalink.